199

Bab XII. Peristiwa Tragedi Nasional

Tragedi nasional adalah suatu rangkaian peristiwa yang menimpa bangsa Indo-

nesia. Tragedi ini tentu membawa akibat yang sangat merugikan dan menyengsarakan

rakyat Indonesia. Peristiwa-demi peristiwa terjadi pada bangsa Indonesia sekaligus

merupakan ancaman, tantangan dan hambatan. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat

mengganggu upaya menata kembali bangsa Indonesia setelah mencapai

kemerdekaan.

Kamu akan mengerti dan memahami berbagai peristiwa seperti pemberontakan

DI/TII, G 30 S/PKI dan konflik internail lainnya. Dengan memahami peristiwa tersebut

diharapkan timbul kesadaranmu betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa

itu.

PRISTIWA TRAGEDI NASIONAL

PEMB. PKI MADIUN

DI/TII

PEMB. TENGKU DAUD

BEUREUH

PEMB. KAHAR

MUZAKAR

Pemb.

APRA

PEMB. ANDI AZIS

PEMB. RMS

PRRI

/

PERMESTA

G.30 S / PKI

ORDE BARU

PERISTIWA TRAGEDI NASIONAL

PERISTIWA MADIUN/PKI,/DI/TII,

G 30 S/PKI

BAB

XII

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat mendeskripsikan

peristiwa tragedi nasional peristiwa Madiun/PKI, DI/TII,G 30 S/PKI

dankonflik-konflik internal lainnya.

Tragedi Nasional, DI/TII, G30 S/PKI, Konflik Internal

KAKA

KAKA

KA

TT

TT

T

A KUNCIA KUNCI

A KUNCIA KUNCI

A KUNCI

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

200

A. Pemberontakan PKI Madiun 1948

Peristiwa Madiun tidak dapat dipisahkan

dari pembentukn Fron Demokrasi Rakyat (FDR)

pada tanggal 28 Juni 1948. FDR adalah

kumpulan beberapa partai seperti partai

Sosialis, Pesindo, partaiBuruh, PKI dan Sobsi.

Peristiwa Madiun itu diawali dari kota Solo yang

dilakukan oleh para pengikut Muso dan Amir

SyarifuddinPada tahun 1948 Muso kembali dari

Rusia. Sekembalinya itu Musobergabung

dengan Partai Komunis Indonesia. Ajaranyang

diberikan pada para anggota PKI adalah

mengadu domba kesatuan nasional

denganmenyebarkan teror. . Pada tanggal 18

September 1948 di Madiun tokoh-tokoh PKI memproklamirkan berdirinya Republik

Soviet Indonesia. Orang-orang yang dianggap musuh politiknya dibunuh oleh PKI.

Dengan terjadinya peristiwa Madiun tersebut, pemerintah dengan segera

mengambil tindakan tegas. Pemberontakan

Madiun itu dapat diatasi setelah pemerintah

mengangkat Gubernur Militer Kolonel Subroto

yang wilayahnya meliputi Semarang, Pati dan

Madiun. Walaupun dalam menghancurkan

kekuatan PKI dalam peristiwa Madiun menelan

banyak korban, namun tindakan itu demi

mempertahankan Kemerdekaan yang kita miliki.

Ketika Belanda melakukan agresi terhadap

Republik Indonesia, PKI justru menikam dari

belakang dengan melaukan pemberontakan

yang sekaligus dapat merepotkan pemerintah

Republik.

B. Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TIII)

Di Jawa Barat muncul gerombolan ekstrimis “Darul Islam“ (DI). Keinginan

yang menjadi cita-cita mereka adalah membentuk Negara Islam Indonesia (NII)

degan sebuah kekuatan tentara yaitu Tentara Islam Indonesia (TII). Organisasi ini

dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Gerakan ini bermula ketika TNI

ditarik mundur dari Jawa Barat akibat dari Perjanjian Renville. Akan tetapi tentara

Hizbullan dan Sabillilah tidak mentaati perintah untuk hijrah tersebut. Mereka tetap

tinggal di Jawa Barat sehingga mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan

oleh TNI. Mereka kemudian bergabung dengan dan menamakan diri „Darul Is-

Gambar:12. 1. Para korban keganasan pki dalam

peristiwa madiun 1948Madiun

(Sumber: 30Tahun Indonesia Merdeka)

Kemerdekaan yang

dicapai oleh bangsa

Indones melalui

perjuangan panjang dan

melelahkan. Namun

demikian dalam

perjalanan sejarah

bangsa kita telah

mengalami ancaman,

201

Bab XII. Peristiwa Tragedi Nasional

lam“ (DI). Pada tangal 14 Agustus 1949 mereka

memproklamirkan „Negara Islam Indonesia“ (NII).

Ketika TNI kembali ke Jawa Barat, setelah

Belanda melakukan Agresi Militer II, mendapatkan

perlawanan dari DI/TII. Sejak itulah TNI kemudian

melakukan operasi penumpasan terhadap DI/TII.

Upaya TNI untuk mematahkan perlawanan DI/TII

memakan waktu yang cukup lama. Pada tahun 1960

Melalui Kodam VI Siliwangi mulai melancarkan operasi

secara besar-besaran. Rakyat dengan pagar betis ikut

membantu TNI dalam rangka melumpuhkan kekuatan

DI/TII tersebut. Pada tahun 1962 Kartosuwiryo dapat

ditangkap yang kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati.

Pemberontakan DI/TII ternyata tidak saja berlangsung di Jawa Barat, tetapi

juga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah gerakan ini dipelopori oleh Amir Fatah dengan

organisasi Majelis Islam dari daerah Tegal-Brebes. Disamping itu ada juga Angkatan

Muda Islam yang dipimpin oleh Moh. Mahfudin Abdul Rachman dari daerah Kebumen.

Untuk menghadapi kekuatan baru ini TNI membentuk pasukan baru dengan nama

„Banteng Raider“.

C. Pembontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Di Jawa Barat terjadi pemberontakan yang

dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling.

Dia adalah seorang algojo ketika bertugas di

Sulawesi Selatan. Aksi mereka dimulai dari

Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Mereka

melakukan serbuan mendadak dan menembak

mati setiap tentara yang mereka jumpai termasuk

yang menjadi korban adalah Letnan Kolonel

Lembong. Tidak kurang dari 70 TNI menjadi korban

keganasan Westering dan kawan-kawannya.

Panglima Belanda yang ada di Bandung

semula tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap tragedi tersebut, meski hampir

1000 anggotanya terlibat aksi teror. Komisaris Tinggi Belanda akhirnya

memerintahkan untuk menghalau pasukan Westerling tersebut keluar dari kota

Bandung. Atas bantuan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS)

akhirnya gerombolan itu dapat ditumpas.

Di Jakarta gerakan APRA ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Sultan

Hamid II yang merancang suatu coup d’etat (perebutan kekuasaan) dengan jalan

melakukan serbuan terhadap Sidang Kabinet dan membunuh para menteri

Republikein. Namun gerakan tersebut dapat dicegah, sehingga para pelakunya

Gambar: 12. 2

Gerombolan DI/TII Menyerahkan Diri Pada Tni

Sumber: 30Tahun Indonesia Merdeka

Gambar: 12. 3. Gerakan Pasukan APRA

Sumber: 30Tahun Indonesia Merdeka

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

202

termasuk Sultan Hamid II ditangkap dan kemudian diadili. Tetapi Westerling sendiri

tidak sempat ditangkap karena melarikan diri ke negeri Belanda.

D . Pembontakan Maluku Selatan (RMS)

Salah seorang yang juga menjadi dalang dalam pemberontakan Andi Aziz

adalah Dr. Chr. R.S. Soumokil datang ke

Ambon. Ketika itu Soumokil menjabat

sebagai Jaksa Agung Negara Bagian Indo-

nesia Timut (NIT). Dia mempengaruhi pada

anggota KNIL agar membentuk Republik

Maluku Selatan (RMS). RMS kemudian

diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950.

Pemerintah berusaha mengakhiri teror yang

dilakukan oleh gerombolan RMS terhadap

rakyat Maluku Tengah.

Walaupun sudah dilakukan upaya

damai, namun RMS tetap melakukan teror

terhadap rakyat. Pemerintah kemudian

mengambil jalan dengan mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan

tersebut. Pada 14 Juli 1950 pasukan dari APRIS mulai mendarat di Maluku. Pada

bulan Desember 1950 seluruh Maluku Tengah dapat dikuasai oleh APRIS. Para

pemberontak melarikan diri ke pulau Seram. Pada tanggal 2 Desember 1953

Somoukil dapat ditangkap dan dalam Mahkamah Militer Luar Biasa dia dijatuhi

hukuman dengan pidana mati.

E. Pembontakan Pemerintahan Revolusioner

Republik Indonesia (PRRI)/ Perjuangan Rakyat

Semesta (Permesta)

Dengan adanya beberapa pemberontakan menyebabkan semakin

memburuknya keamanan dalam negeri. Pada akhir tahun 1956 beberapa

Panglima yang ada di daerah-daerah membentuk dewan-dewan. Di Sumatra

Barat berdiri Dewab Banteng yang dipimpin oleh Kolonel Achmad Hussein. Di

Medan berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon. Di Palembang

berdiri Dewan Garuda dibawah pimpinan Letnan Kolonel Barlian. Di Menado

berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Samual. Dewan-dewan

tersebut ternyata memberikan dukungan terhadap daerah-daerah yang akhirnya

menjurus pada sparatisme.

Munculnya sparatisme tersebut disebabkan oleh terjadinya ketidak

seimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Terjadi kecemburuan sosial

dan ekonomi karena sumber keuangan yang berasal dari daerah mengalir ke

pusat di Jakarta.

Gambar: 12.4. Korban Penumpasan RMS

Sumber: 30Tahun Indonesia Merdeka

203

Bab XII. Peristiwa Tragedi Nasional

Pemerintah pusat mencoba menyelesaikannya dengan jalan damai. Pada

tanggal 14 September 1957 dilakukan Musayawarah Nasional (Munas) dan

Musayawarah Pembangunan (Munap) dalam rangka memecahkan masalah pusat

dan daerah tersebut. Dalam musyawarah itu terdapat keinginan kuat daerah untuk

menang sendiri sehingga sulit untuk dicarikan kesepakatan.

Peristiwa lain menyertai dua bulan kemudian ketika terjadi usaha pembunuhan

terhadap Presiden Sukarno yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Presiden selamat

tetapi beberapa pelajar yang tidak berdosa mengalami cedera akibat granat yang

dilempatkan oleh kelompok ekstrim agama.

Pada tanggal 10 Februari 1958 ketua Dewan Banteng Achmad Hussein

mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat agar Kabinet Juanda

mengundurkan diri dalam waktu lima kali 24 jam. Menghadapi ultimatum tersebut

pemerintah pusat mengambil tindakan tegas dengan memecat secara tidak hormat

para perwira yang duduk dalam dewan-dewan tersebut. Kapala Staf Angkatan Darat

ketika itu Mayor Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 12 Februari 1958 mengeluarkan

perintah untuk membekukan Komando Militer Daerah Sumatra Tengah.

Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein menyatakan berdirinya

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syarifuddin

Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya. Untuk memulihkan keamanan negara,

maka pemerintah menghadapi dengan jalan operasi militer. Upaya penghancuran

ini dilakukan dibawah komandan Kolonel Achmad Yani. Tujuan yang ingin dicapai

adalah mencegah meluasnya sparatisme kedaerah lain dan juga mencegah agar

tidak ada bantuan asing untuk gerakan tersebut.

Kekuatan asing diperkirakan akan melakukan intervensi dengan dalih untuk

melindungi kepentingan modal dan warga negara asing yang ada di Riau dan

Sumatra Timur. Itulah sebabnya gerakan TNI pertama-tama ditujukan ke Pakanbaru.

Dari pakanbaru operasi dikembangkan menuju pusat pertahanan pemberontak dan

pada tanggal 4 Mei Bukittinggi dapat direbut kembali.

Proklamai yang dilakukan tangal 15 Februari di Padang oleh Achmad Hussien

itu rupanya mendapat sambutan dari wilayah Indonesia bagian timur Indonesia. Di

Sulawesi Utara muncul gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang

dalam perjuangannya juga menguasai Sulawesi Tengah. Gerakan ini dipimpin oleh

Letnan Kolonel Ventje Samual. Dalam rangka menumpas gerakan ini pemerintah

menbentuk komando operasi „Merdeka“ yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Lukminto

Hendraningrat. Operasi merdeka ini dilancarkan pada bulan April 1958 di Sulawesi

Utara. Gerakan ini ternyata mendapatkan bantuan dari negara asing. Ini terbukti

setelah menembak jatuh pesawat udara yang dipiloti oleh A.L. Pope warga Amerika

Serikat pada tanggal 16 Mei 1958. Pemberontakan kemudian dapat dilumpuhkan

pada Agustus 1958.

F. Gerakan 30 September 1965 (G.30 S / PKI)

Sebagai fakta sejarah setiap orang Indonesia tidak akan melupakannya, bahwa

di negara ini pernah terjadi peristiwa di tahun 1965 yang dikenal dengan nama

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

204

Gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (G30 S/

PKI) . Pada dini hari 1 Oktober 1965 mereka membunuh enam perwira tinggi

dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke Desa

Lubang Buaya sebelah Selatan pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma.

Mereka itu adalah:

1. Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letnan Jenderal Ahmad yani,

2. Deputy II Men/Pangad, Mayor Jenderal R.Soeprapto;

3. Deputy III Men/Pangad, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo;

4. Asisten I Men/Pangad, Mayor Jenderal Siswodo Parman;

5. Asisten IV Men/Pangad Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan;

6. Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat, Brigadir Jenderal

Soetojo Siswomihardjo.

7. Letnan Satu Pierre Andrean Tendean

Peristiwa G 30 S/PKI ternyata menjadi pemicu aksi protes terhadap

kepemimpinan Soekarno, bahkan dituduhkan bahwa Soekarno ada di balik

peristiwa tersebut. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap

pelaku G 30 S/PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan

aksi pemuda, mahasiswa dan pelajar KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indone-

sia).

Aksi mogok demonstrasi mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1966

di halaman Universitas Indonesia. KAMI mengajukan tuntutan kepada pemerintah

di antaranya, (1) mencabut keputusan tentang naiknya harga bensin, minyak

tanah, tarif postel, kereta api dan angkutan umum, (2)membubarkan PKI beserta

ormas-ormasnya dan (3)menghentikan pembantu-pembantu presiden yang tidak

kompeten. Pada 11 januari 1966, para mahasiswa mulai mogok kuliah,

menghentikan kendaraan bermotor sehingga kendaraan dari Jalan Salemba

Letjen.A.Yani

Mayjen.R.Soeprapto

Mayjen. Harjono Brigjen Soetojo

Brigjen D.I.Pandjaitan Mayjen. S. Parman Lettu. P.A.Tendean

Gambar: 12. 5

Sumber: 30Tahun

Indonesia Merdeka

205

Bab XII. Peristiwa Tragedi Nasional

sampai di muka Hotel Indonesia macet total.

Di samping itu juga mereka melakukan aksi corat-coret serta tempelan-

tempelan pada kendaraan-kendaraan bermotor yang antara lain berbunyi

mengecam kepemimpinan Soekarno dan PKI. Mereka bertekad akan terus mogok

sampai tuntutan mereka terpenuhi. Khususnya kendaraan-kendaraan ABRI diberi

jalan dan disambut dengan

meriah “hidup ABRI”. Peranan

Amerika nampaknya besar di

balik peristiwa ini, sebagai

introspeksi diri bahwa semua

ini terjadi karena kondisi politik

di dalam negeri tidak stabil.

Dari aksi para

mahasiswa tersebut

menghasilkan sebuah

keputusan politik bersama

yang dikenal dengan nama Tri

Tura (Tiga Tuntutan Rakyat)

yang isinya:

1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya yang bernaung dibawahnya;

2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI;

3. Turunkan harga/perbaikan ekonomi;

Untuk menjawab tuntutan tersebut maka Kabinet Dwikora mengadakan

sidangnya di Istana Negara pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966 yang dipimpin

oleh Soekarno. Sidang dimulai pukul 09.00, semua menteri nampak semua hadir,

kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto karena sakit

flu. Presiden Sukarno mendapat laporan bahwa di luar istana terdapat pasukan

liar dengan kekuatan satu kompi mengepung istana. Ia langsung berhenti memimpin

sidang, kemudian berangkat ke Istana Bogor.

Sidang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Leimena untuk kemudian ditutup

sehingga dapat dikatakan sidang ini gagal. Melihat kejadian ini maka Mayjen Basuki

Rachmat, Brigjen Amir Mahmud dan Brigjen M.Yusuf segera melaporkan situasi

yang terjadi di Istana kepada Letjen Soeharto. Ketiga perwira itu juga meminta ijin

kepada Menteri/Pangad untuk menemui Presiden Soekarno di Bogor guna

melaporkan situasi sebenarnya di Jakarta.

Sore hari ketiga perwira itu menghadap Presiden yang didampingi oleh Dr.

Soebandrio, Dr. Chairul Saleh dan Dr. Leimena, sementara itu ke Bogor disusul

oleh ajudan Presiden Brigadir Jenderal M.Sabur. Ketiga perwira ini mencoba

menyakinkan presiden bahwa satu-satunya orang yang dapat menguasai siatuasi

dewasa ini ialah Letjen Soeharto. Maka diajukan saran agar Presiden memberikan

wewenang kepada Letjen Soeharto mengambil langkah-langkah pengamanan dan

Gambar: 12. 6

Rangkaian demonstrasi para Kesatuan Aksi dalam

rangka Tri Tura

Sumber: 30Tahun Indonesia Merdeka

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

206

penertiban keadaan.

Dan setelah mengadakan pembicaraan dan pembahasan yang cukup

mendalam akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 11 Marret 1966 memberikan

surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto,

surat mini dikenal dengan nama Supersemar.

Secara umum Supersemar mempunyai arti

penting, di antaranya:

1. Keluarnya Supersemar merupakan tonggak

baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

karena dalam periodisasi sejarah Indonesia

mulai dikenal Orde Baru.

2. Dengan Supersemar menyebabkan Letnan

Jenderal Soeharto mengambil tindakan yang

dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan

ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan

dan revolusi Indonesia serta menjamin

keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden

demi keutuhan bangsa dan Negara Republik In-

donesia.

3. Berlandaskan Supersemar Letnan Jenderal

Soeharto harus mengambil langkah-langkah yang

penting dan memberi arah baru kepada perjalanan hidup bangsa dan negara.

G. Orde Baru dan Perkembangan Dalam Bidang

politik, ekonomi dan sosial-budaya

Keluarnya Supersemar merupakan awal dari Orde Baru dan sesuai dengan

isi dari Supersemar sejak 11 Maret 1966 Letnan Jendral Soeharto sudah

mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan isi Supersemar.

Karena itu berdasarkan Supersemar menjadi landasan yuridis Letnan Jenderal

Soeharto mengambil langkah-langkah di segala bidang demi keselamatan negara.

1. Perkembangan Dalam Bidang Politik

Sebagai konsekuensi dari isi Supersemar yang di antaranya berbunyi

“....mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya

Gambar: 12. 7

Surat Perintah 11

Maret 1966

(Sumber: 30Tahun

Indonesia

Merdeka)

1. Carilah nama-nama tokoh sebanyak mungkin yang dianggap berperan

terhadap keluarnya Supersmar.

2. Carilah tokoh-tokoh yang dianggap dalang peristiwa G 30 S/PKI tahun

1965.

3. Jelaskan kontroversial peristiwa G 30 S menurut pandanganmu.

Tugas 12.1

207

Bab XII. Peristiwa Tragedi Nasional

keamanan dan ketenangan” Langkah pertama yang dilakukan adalah membubarkan

dan pelarangan PKI, termasuk ormas-ormasnya dari tingkat pusat sampai daerah.

Langkah berikutnya tanggal 18 Maret 1966 yaitu pengamanan dan penangkapan

terhadap lima belas mentri Kabinet Dwikora yang terlibat dalam persitiwa di tahun

1965. Kelimabelas mentri tersebut adalah Dr. Soebandrio, Dr. Chairul Saleh, Ir.

Setiadi Reksoprodjo, Sumardjo, Oei Tju Tat, SH., Ir. Surachman, Yusuf Muda Dalam,

Armunanto, Sutomo Martopradoto, A. Astrawinata,SH., Mayor Jenderal Achmadi,

Drs. Moh. Achadi, Letnan Kolonel Sjafei, J.K. Tumakaka, dan Mayor Jendral Dr.

Soemarno.

Langkah berikutnya adalah pada tanggal 25 Juli 1966 tentang pembentukan

Kabinet Ampera sebagai pengganti Kabinet Dwikora. Adapun tugas pokok dari

Kabinet Ampera dikenal dengan nama Dwidharma yaitu dalam rangka mewujudkan

stabilitas politik dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas ini maka penjabarannya

tertuang dalam program Kabinet Ampera yang dikenal dengan nama Catur Karya,

meliputi:

a. memperbaiki perikehidupan rakyat, terutama dalam bidang sandang dan

pangan;

b. melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam

Ketatapan MPRS No.XI/MPRS/1966;

c. melaksanaka politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan

nasional sesuai dengan Ketatapan MPRS No.XI/MPRS/1966, dan;

d. melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala

bentuk dan manifestasinya.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 melaksanakan persetujuan normalisasi

hubungan dengan Malaysia, yang pernah putus sejak 17 September 1963.

Persetujuan normalisasi hubungan tersebut

merupakan hasil perundingan Bangkok (29 Mei-

1 Juni 1966).

Dalam sidang umum MPRS tanggal 20

Juni 1966 Soekarno dimintak menyampaikan

pidato pertanggungjawabannya terkait dengan

peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober

1965. Dalam pertanggungjawaban ini Soekarno

berpidato dengan nama NAWAKSARA yang

artinya sembilan pasal.

Pidato Presiden Soekarno tersebut diatas

tidak dapat diterima oleh MPRS, sehingga

MPRS memberikan waktu kepada Presiden

Soekarno untuk menyempurnakan lagi pada tanggal 10 januari 1967 yang disebut

PELENGKAP NAWAKSARA yang dituangkan dalam Surat Presiden Republik

Indonesia No. 01/Pres/1967. Disini nampak terjadi pergeseran peranan MPRS di

hadapan pemegang Supersemar yang tidak sesuai dengan UUD tahun 1945.

Dalam Sidang Istimewa ini MPRS menghasilkan 4 ketetapan, diantaranya

Gambar: 12. 8

Suasana pengambilan sumpah Jenderal Soehartosebagai

Presiden RI ke-2 (Sumber: 30Tahun Indonesia Merdeka)

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

208

Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan

Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto

pemegang Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden hingga

dipilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilu. Dan pada tanggal 27 Maret 1968

dilakukan pelantikan Jendral Soeharto pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966

sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua.

2. Perkembangan Dalam Bidang Ekonomi

Dalam upaya pembangunan dalam bidang ekonomi Orde Baru dilaksanakan

melalui REPELITA

(Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai

pada tanggal 1 April 1969. Sektor pertanian merupakan sektor yang terbesar dalam

ekonomi Indonesia. Kurang lebih 55% dari produksi nasional berasal dari sektor

pertanian, sedangkan 75% penduduk memperoleh penghidupan dari sektor

pertanian. Kedudukan yang menentukan dari sektor pertanian dapat dilihat juga

dari sumbangan penghasilan devisa negara. Lebih 60% dari ekspor Indonesia

berasal dari sektor pertanian. Sebagai sektor terbesar dalam ekonomi Indonesia

maka sektor pertanian merupakan landasan bagi setiap usaha pembangunan.

Sasaran pembangunan dirumuskan secara sederhana dalam Repelita ini yaitu:

1. pangan;

2. sandang;

3. perbaikan prasarana;

4. perumahan rakyat;

5. perluasan lapangan kerja; dan

6. kesejahtraan rohani.

Pelaksanaan pembangunan ini bertumpu pada Trilogi Pembangunan yaitu:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Pembangunan ini berdasarkan pada asas:

1. Asas manfaat;

2. Asas usah ebersama dan kekeluargaan;

3. Asas demokrasi;

4. Asas adil dan merata;

5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan;

6. Asas kesadaran; dan

7. Asas kepercayaan pada diri sendiri.

Adapun modal dasar yang disebutkan dalam Pola Dasar Pembangunan

Nasional ialah:

1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa;

209

Bab XII. Peristiwa Tragedi Nasional

2. Kedudukan geografi’;

3. Sumber-sumber kekayaan alam;

4. Jumlah penduduk;

5. Modal rohani dan mental;

6. Modal budaya;

7. Potensi efektif bangsa;

8. Angkatan bersenjata.

Dalam menggerakkan modal dasar untuk mencapai tujuan pembangunan, perlu

pula diperhatikan faktor-faktor dominan sebagai berikut:

1. Faktor demografi dan sosial-budaya;

2. Faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi;

3. Faktor klimatologi;

4. Faktor flora dan fauna;

5. Faktor kemungkinan pengembangan.

Dengan segala kelebihan yang dimiliki di masa Orde Baru di bidang ekonomi,

terdapat juga kekuarangannya. Hal ini dapat dilihat adanya KKN(Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme) yang merajalela, krisis multidemensional yang menyebabkan keruntuhan

Orde Baru pada bulan Mei 1998.

3. Perkembangan Dalam Bidang Sosial-Budaya.

Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk

mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat dapat

digambarkan dari berbagai sisi. Selama dasawarsa 1970-an laju pertumbuhan

penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam tahun tahun awal 1990-an angka

tadi dapat diturunkan menjadi sekitar 1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an

penduduk Indonesia mempunyai harapan hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka

pada tahun 1990-an harapan hidup lebih dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yang

sama angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup

menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Hal ini antara lain dimungkinkan

makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh adanya

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai

di tingkat desa atau RT.

Dalam himpunan Tap MPR Tahun 1993 di bidang pendidikan, fasilitas

pendidikan dasar sudah makin merata. Pada tahun 1968 fasilitas sekolah dasar

yang ada hanya dapat menampung sekitar 41% dari seluruh anak yang berumur

sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasar yang telah dibangun di pelosok tanah air

praktis mampu menampung anak Indonesia yang berusia sekolah dasar. Kondisi

ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanan wajib belajar 9 tahun di tahun-

tahun yang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih buta huruf telah

menurun dari 39% dalam tahun 1971 menjadi sekitar 17% di tahuan1990-an.

Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

210

pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir 43% dari seluruh angkatan

kerja tidak atau belum pernah sekolah. Pada tahun 1990-an jumlah yang tidak

atau belum pernah sekolah menurun menjadi sekitar 17%. Dalam kurun waktu

yang sama angkatan kerja yang berpendidikan SMTA ke atas adalah meningkat

dari 2,8% dari seluruh angkatan kerja menjadi hampir 15%. Peningkatan mutu

angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di

waktui-waktu yang akan datang.

Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal (suku, agama, ras, budaya, antar

golongan dsb.) yang mempunyai peluang yang tinggi akan terjadinya konflik,

maka masa Orde Baru memunculkan kebijakan yang terkait dengan

pemahaman dan pengamalan terhadap dasar negara Pancasila. Berdasarkan

Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa). Dengan

Pancasila akan dapat memberikan kekuatan, jiwa kepada bangsa Indonesia

serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik

menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dengan penghayatan terhadap

Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam

kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena itulah diperlukan suatu

pedoman yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan

tingkah laku setiap orang Indonesia. Untuk melaksanakan semua ini dilakukanlah

penataran-penataran baik melalui cara-cara formal, maupun non-formal

sehingga di tradisikan sebagai gerakan Budaya.

1. Lakukanlah suatu wawancara mengapa masih ada keinginan sebagian

masyarakat kita masih mendukung gerakan sparatis ?

2. Buatlah klipping berkaitan dengan peristiwa tragedi nasional !

3. Buatlah laporan hasil wawancara dari orang tua yang ada disekitarmu

yang mengatahui dan mengalami peristiwa G 30 S tahun 1965.

4. Buatlah klipping pristiwa G 30 S tahun 1965 dari berbagai sumber me-

dia dan berilah keterangan dan pendapatmu terhadap peristiwa itu.

5. Perhatikan pembangunan hasil Orde Baru di sekelilingmu baik dalam

bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya serta berilah kelemahan dan

kelebihannya.

Tugas 12.2

211

Bab XII. Peristiwa Tragedi Nasional

RANGKUMAN

Pada periode mengisi kemerdekaan, ternyata bangsa Indonesia harus

menghadapi berbagai macam ancaman, gangguan stabilitas negara. Hal ini

nampak dari munculnya gerakan sparatis diberbagai daerah.

Peristiwa Madiun tidak dapat dipisahkan dari pembenukn Fron Demokrasi

Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948. FDR adalah kumpulan beberapa partai

seperti partai Sosialis, Pesindo, partai Buruh, PKI dan Sobsi. Di Jawa Barat

muncul gerombolan ekstrimis „Darul Islam“ (DI). Keinginan yang menjadi cita-

cita mereka adalah membentuk Nrgara Islam Indonesia (NII) degan sebuah

kekuatan tentara yaitu Tentara Islam Indonesia (TII). Organisasi ini dipimpin

oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Pemberontakan ini terjadi di Aceh dengan terjadinya upaya merongong

terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tengku Daud

Beurueh. Tengku Daud Beureueh ini sebelumnya menjabat sebagai Gubernur

Militer Daerah Istimewa Aceh. Di Sulawesi Selatan juga timbul gerakan Darul

Islam (DI) yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Di Jawa Barat terjadi

pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dibawah

pimpinan Kapten Raymond Westerling. Dia adalah seorang algojo ketika bertugas

di Sulawesi Selatan.

Peristiwa lain berlangsung di Ujungpandang dibawah pimpinan Andi Aziz.

Gerakan ini berusaha untuk mempertahankan negara bagian Indonesia Timur

dengan bekas KNIL sebagai aparat militernya. Salah seorang yang juga menjadi

dalang dalam pemberontakan Andi Aziz adalah Dr. Chr. R.S. Soumokil datang

ke Ambon.

Dengan adanya beberapa pemberontakan menyebabkan semakin

memburuknya keamanan dalam negeri. Pada akhir tahun 1956 beberapa

Panglima yang ada di daerah-daerah membentuk dewan-dewan. Di Sumatra

Barat berdiri Dewab Banteng yang dipimpin oleh Kolonel Achmad Hussein.

Gerakan 30 September tahun 1965 membawa dampak yang besar

terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Dengan peritiwa ini menyebabkan

keluarnya Supersemar dan dengan keluarnya Supersemar merupakan awal

kemunduran kekuasaan Presiden Soekarno, dan mulai muncul peran Letnan

Jendral Soeharto dalam kancah perpolitikan di tanah air.

Keluarnya Supersemar merupakan tonggak baru, karena mulai munculnya

Orde Baru yang menginginkan adanya perubahan yang mendasar disegala

bidang dan sekaligus mengakhiri Orde Lama. Dengan Supersemar yang

diperkuat dengan ditetapkannya melalui Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966

menjadi dasar hukum untuk melaksanakan langkah-langkah dalam rangka

perbaikan kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya.

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

212

LATIHAN

A. Pilihlah jawaban a,b,c atau d yang paling tepat !

1. Sebelum lahirnya Orde Baru, dikenal dengan rezim Orde Lama. Ketika

itu disinyalir banyak melakukan penyimpangan terhadap UUD 1945.

Lahirnya Orde Baru bertujuan memperbaiki penyelewengan terhadap UUD

1945 khususnya berkaitan dengan rangkap jabatan pada lembaga negara

seperti ....

a. kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPRS

b. Presiden tunduk kepada MPRS

c. Jaksa agung merangkap sebagai menteri

d. menteri negara diangkat oleh presiden

2. Salah satu faktor yang terpenting dalam stabilitas ekonomi adalah

pengendalian ....

a. harga

b. produksi

c. konsumsi

d. inflasi

3. Berdasarkan penelitian dan kajian mutakhir terdapat analisis baru tentang

latar belakang terjadinya G30S adalah ....

a. adanya konflik internal di tubuh Angkatan Darat

b. krisis ekonomi berkepanjangan

c. adanya persaingan diantara partai-partai politik

d. perebutan pengaruh antara PKI dan Angkatan Darat

4. Latar belakang lahirnya Orde Baru adalah melaksanakan ....

a. pemerintahan yang bebas korupsi

b. pemerintahan sesuai dengan UUD 1945

Walaupun Bangsa Indonesia telah merdeka, ternyata masih banyak

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dialami bangsa ini untuk

mencapai cita-cita kemerdekaan yaitu menciptakan masyarakat yang adil

dan makmur. Sampai sekarangpun tantangan itu masih terus terjadi dan

kita sebagai bangsa harus mampu menghadapinya. Ada yang berpendapat

tantangan yang paling berat adalah kemiskinan, kebodohan, erosi

nasionalisme sebagai akibat globalisasi. Diskusikan dengan teman-

temanmu tentang fenomena tersebut !

REFLEKSI

213

Bab XII. Peristiwa Tragedi Nasional

c. sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara

d. Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

5. Dalam penyelesaian Irian Barat, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk

sebuah badan yang nantinya berperan dalam penyerahan Irian Barat dari

Belanda pada Indonesia. Badan yang dibentuk tersebut adalah ...

a. UNCI

b. UNHCR

c. UNTEA

d. PEPERA

6. Pada tahun 1955 di Bandung diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Dalam

KAA tersebut dihasilkan suatu deklarasi yang dikenal dengan Dasasila

Bandung. Makna KAA tersebut adalah ...

a. Meredakan ketegangan dunia

b. Mengurasi pelaksanaan Ras diskriminasi

c. Menghimpun kerjasama ekonomi Asia-Afrika

d. Menghimpun kekuatan militer jika diperlukan

B. Jawablah dengan singkat !

1. Peristiwa pemberontakan PKI madiun terjadi pada tahun 1948. Sebutkan 2

orang tokoh pemberontak tsb. !

2. Para jendral setelah dibunuh oleh PKI pada tahun 1965 kemudian dibuang

ke suatu tempat yang disebut Lubang Buaya. Siapa saja jenderal yang jadi

korban keganasan PKI tersebut ?

3. Tiga orang tokoh pada tanggal 11 Maret 1966 diutus Suharto menghadap

Bung Karno ke Istana Bogor. Siapakah ke tiga tokoh tersebut ? Apakah

yang dihasilkan dari pertemuian di Istana Bogor itu

C. Isilah titik-titik dalam tabel berikut !

Peristiwa

Tempat Kejadian

Tokoh/Pelaku

Penyerangan thd. RI 1953

Aceh

......................

...............................

........................

Jawa Barat tahun 1950

Raymon Westerling

.........................

Ist

ana Bogor 11 Maret 1966 Presiden Sukarno

Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX

214